Pengaruh Partai Politik Dalam Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat
Rumah Hijau
17.29
0
Pada dasarnya, kebijakan politik luar negeri suatu negara selalu dipengaruhi oleh beberapa aktor penting yang meliputi kepala negara atau kepala pemerintahan (presiden atau perdana menteri), konstitusi negara, kelompok kepentingan, partai politik, media massa dan dari masyarakat negara itu sendiri. Secara umum, Wiliam D. Coplin mengklasifikasikan empat isu penting yang mempegaruhi proses pengambilan kebijakan politik luar negeri suatu negara yang meliputi keamanan nasional, kepentingan ekonomi, ideologis dan historis serta sarana dan prosedur politik luar negeri.[1] Keempat isu utama ini yang selalu menentukan arah kebijakan politik luar negeri negara dalam mencapai kepentingan nasional negara yang bersangkutan.
 |
| Patung Liberti Amerika Serikat |
Secara umum, kebijakan politik luar negeri suatu negara bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Politik luar negeri juga menjadi alat interaksi negara dalam tatanan politik global. Jadi, secara sederhana dapat dikatakan bahwa politik luar negeri adalah cerminan dari apa yang dicita-citakan oleh negara.
Terkait dengan kebijakan politik luar negeri suatu negara dalam dinamika politik internasional, di Amerika Serikat, kebijakan politik luar negerinya pun dipengaruhi oleh keberadaan banyak aktor yang juga memiliki banyak kepentingan didalamnya. Arah kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dipengaruhi oleh presiden sebagai aktor utama dalam pemerintahan, National Security Council (NSC), badan intelejen CIA (Central Intelligence Agency), partai politik, kongres, kelompok kepentingan dan media massa. Keberadaan para aktor tersebut telah ikut mempengaruhi arah kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dalam dunia internasional.
Sebagaimana telah diulas diatas, partai politik adalah salah satu aktor yang juga memiliki kepentingan dalam mempengaruhi arah politik luar negeri Amerika Serikat. Sebagai negara demokrasi liberal yang sudah sangat maju, Amerika Serikat memiliki dua partai politik besar yang silih berganti menguasai kursi kepresidenan, yakni Partai Demokrat dan Partai Republik. Disamping kedua partai besar tersebut, ada juga partai ketiga. Partai ketiga adalah sebutan bagi partai yang berada diluar kedua partai utama (Demokrat dan Republik). Keberadaan partai ketiga tidak begitu populer di Amerika Serikat walaupun sering pula terlibat dalam pemilihan umum di negara adidaya tersebut.[2] Eksistensi, popularitas dan nama besar Partai Demokrat dan Republik telah menutup pergerakan partai ketiga untuk dapat berkembang menjadi menjadi lebih besar dan kuat.
Pengaruh Partai Politik dalam Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat
Seperti telah dikaji sebelumnya, partai politik adalah salah satu aktor dan bagian penting dalam politik domestik Amerika Serikat yang telah ikut mempengaruhi dinamika kebijakan politik luar negeri negara tersebut. Partai politik tidak hanya menjadi media demokrasi tetapi juga menjadi alat pencapaian kepentingan politis para politikusnya.
Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai negara demokrasi liberal. untuk itu pula, peran partai politik dalam percaturan politik luar negeri Amerika sangatlah kuat dan besar. Sering kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat selalu berubah-ubah bergantung pada partai penguasa pemerintahan.[3]
Konflik di Timor Timur yang kini telah menjadi negara Timor Leste adalah salah satu contoh dari begitu kuatnya pengaruh partai politik penguasa dalam mengarahkan kebijakan politik luar negeri sesuai kepentingan politik partai. Gerard Ford dari Partai Republik yang kala itu berkuasa mengizinkan Indonesia melakukan tindakan militer yang agresif dalam memaksakan Timor Timur menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah Timor Timur menjadi propinsi ke-27 Indonesia, kebijakan politik luar negeri tersebut kemudian berubah pasca kembali berkuasanya Partai Demokrat. Amerika Serikat kembali mengecam tindakan pelanggaran HAM (hak asasi manusia) berat yang dilakukan militer Indonesia di Timor Timur.[4]
Tidak hanya berbeda perspektif terkait kasus Timor Timur. Dalam menghadapi kasus terorisme yang juga kini menjadi isu penting internasional, baik Partai Demokrat maupun Partai Republik berbeda cara pandang dan cara mengatasi beragam aksi terorisme itu sendiri. Ketika Amerika Serikat dipimpin oleh Presiden George W Bush yang notabene berasal dari Partai Republik, terduga pelaku teroris Umar Patek yang menjadi buronan Amerika terus dikejar bahkan dihargai penangkapannya dengan uang bagi siapa pun yang berhasil menangkapnya baik hidup atau mati. Kebijakan ini kemudian berbeda ketika Barack Obama yang berasal dari Partai Demokrat berkuasa. Obama justru enggan mengekstradisi Umar Patek ketika tertangkap oleh otoritas Pakistan.[5]
Berdasarkan dua contoh kasus di atas, jelas menunjukkan begitu kuatnya peran dan pengaruh partai politik penguasa dalam menentukan arah kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Terlepas dari kepentingan politis para politikus partai penguasa, dua kasus di atas telah memberi gambaran akan kehidupan politik luar negeri Amerika Serikat yang berada dibawah kontrol dan pengaruh banyak pihak yang berkepentingan. Melalui kebijakan politik luar negeri, kepentingan para kelompok tersebut dapat tercapai sebagaimana diharapkan sebelumnya. Dengan kata lain, kebijakan politik luar negeri menjadi alat pencapaian kepentingan politik mereka.
Mekanisme Kebijakan Partai Politik Dalam Mempengaruhi Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat
Secara ideologi antara Demokrat dan Republik dapat dibedakan dengan istilah Liberal dan Konservatif. Kedua partai tersebut dapat dikategorikan menjadi Partai Kanan sebagaimana pembagian tipologi partai menurut Hagopian. Sebagai kelompok konservatif, Republik memiliki kepercayaan yang kuat bahwa kekuasaan akan berjalan efektif bila kekuasaan memiliki kecenderungan untuk bersifat top-down. Hal ini tercermin dari berbagai kebijakan yang mereka keluarkan. Partai Republik lebih banyak didukung oleh kelompok pengusaha, profesional, dan mereka yang berpendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) hingga universitas. Para pemilih atau simpatisan partai Republik mayoritas beragama Protestan. Hanya segelintir oang kulit hitam yang memilih partai ini.
Terkait kebijakan politik luar negeri, Partai Republik cenderung mendukung superioritas militernya.[6] Ini terlihat ketika Amerika Serikat memutuskan melakukan invasi ke Afganistan untuk memburu terduga teroris Osama bin Laden dan jaringan Al-Qaeda pimpinannya yang dituding sebagai otak dibalik serangan atas gedung WTC (World Trade Center) dan Pentagon pada 9 September 2001. Tindakan terorisme yang menyerang lambang supremasi ekonomi dan militer Amerika Serikat itu membuat Amerika Serikat kemudian bertindak agresif. Pasca peristiwa 9/11 arah kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat pun berubah total, lebih difokuskan pada perang melawan beragam aksi terorisme di dunia. Kebijakan politik Bush Global War on Terrorism dan War on Terror ini mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat Amerika sendiri.
Terkait kebijakan politik luar negeri, Partai Republik cenderung mendukung superioritas militernya.[6] Ini terlihat ketika Amerika Serikat memutuskan melakukan invasi ke Afganistan untuk memburu terduga teroris Osama bin Laden dan jaringan Al-Qaeda pimpinannya yang dituding sebagai otak dibalik serangan atas gedung WTC (World Trade Center) dan Pentagon pada 9 September 2001. Tindakan terorisme yang menyerang lambang supremasi ekonomi dan militer Amerika Serikat itu membuat Amerika Serikat kemudian bertindak agresif. Pasca peristiwa 9/11 arah kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat pun berubah total, lebih difokuskan pada perang melawan beragam aksi terorisme di dunia. Kebijakan politik Bush Global War on Terrorism dan War on Terror ini mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat Amerika sendiri.
Berbeda dengan partai Republik,hal sebaliknya terjadi pada Partai Demokrat. Partai Demokrat memiliki kecenderungaan kekuasaan yang lebih memihak kepada negara bagian atau sifat yang down-top.[7] Pendukung partai Demokrat berasal dari kaum buruh dan keluarganya, mereka yang berpendidikan dibawah SLTA, pemilih berkulit hitam, Yahudi, kelompok berpenghasilan rendah, kalangan liberal dan masyarakat beragama Katolik. Partai Demokrat juga menjadi tempat bagi pemilih dari tempat-tempat terpencil, kelompok minoritas, kelompok pecinta lingkungan hidup, aktifis wanita dan kalangan gay.[8] Dalam manuver politik luar negerinya, Parati Demokrat seperti memiliki semacam tanggung jawab moral untuk membela kepentingan Israel. Hal ini pulalah yang menjadikan Amerika sebagai partner Israel dan juga alat bagi Israel dalam mencapai kepentingan nasionalnya dalam kancah dunia internasional.
Terkait mekanisme partai politik dalam mempengaruhi arah kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat tersebut lebih didasarkan pada kepentingan politik partai tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa partai pemenang dalam pemilu adalah partai penguasa dan sebagian besar kebijakan domestik dan luar negeri berada dibawah kekuasaan dan tanggung jawab mereka. Keberadaan oposisi, media massa dan kelompok penekan hanyalah sebagai alat kontrol terhadap kebijakan yang dijalankan oleh partai yang berkuasa. kebijakan yang diambil merupakan rangkuman dari berbagai kepentingan yang ada. Artinya bahwa kebijakan tersebut paling tidak telah mencakup beberapa kepentingan politik yang hendak dicapai oleh Amerika Serikat dan juga aktor lainnya seperti kelompok kepentingan.
Untuk versi lengkapnya dapat diunduh di sini
[1] Ganewati Wuryandari (ed). Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional. Pustaka Pelajar : Yogyakara. 2011. hlm. 27
[2] Dr. Bambang Cipto. Politik dan Pemerintahan Amerika. Lingkaran. Yogyakarta. 2007; hlm. 57
[3] “Waspada Pangkalan Militer AS di Darwin”, dalam http://www.gatra.com/internasional/usa/5311-waspadai-pangkalan-militer-as-di-darwin, diakses pada 22 April 2012
[4] Ibid,.
[5] Ibid,.
[6] Bambang Cipto...Op.Cit. hlm. 60
[7] Gordon, Jesse, dalam http://www.ontheissues.org/askme/Dem_rep.htm, diakses pada tanggal 22 April 2012
[8] Op. Cit. Hlm. 61
Tidak ada komentar