Akuntabilitas Organisasi Internasional

       Dalam tatanan dunia internasional, terdapat lebih dari 300 organisasi internasional antar pemerintah atau IGO (International Governmental Organizations), termasuk juga organisasi antar pemerintah di kawasan regional sejak akhir tahun 2001. Jumlah IGO ini terus meningkat dari tahun ke tahun dan bertugas menangani banyak isu global kontemporer.

    Yearbook of International Organizations mendefinisikan IGO sebagai instrumen resmi perjanjian antarpemerintahan yang melibatkan lebih dari dua negara bangsa dan memiliki sekretatriat yang permanen. Keberadaan IGO telah ikut mempengaruhi dinamika politik global dan juga politik domestik negara-negara di dunia.

     Sebagai badan resmi internasional, IGO bertanggungjawab kepada masyarakat atas kebijakan dan tindakan-tindakan yang telah dan akan diambil. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, IGO juga dituntut untuk bersikap transparan sehingga memudahkan komunikasi masyarakat sipil untuk berkomunikasi, berbagi informasi dan rencana. 

       Selama ini perdebatan terkait akuntabilitas IGO hanya cenderung fokus pada beberapa kelompok IGO seperti IMF (International Monetary Fund), WTO (World Trade Organization) dan Bank Dunia. Sedangkan ada yang memiliki pengaruh yang lebih besar seperti Organisasi Kerja Sama Pembangunan dan Ekonomi atau OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) dan BIS (Bank for International Settlement).

      Berbicara tenatng akuntabilitas tak hanya dipahami sebagai sikap yang bertanggungjawab pada setiap individu ataupun organisasi atas tindakan yang mereka lakukan. Akuntabilitas menyediakan cara bagaimana individu dan organisasi bertanggungjawab dalam mengembangkan kebijakan dan prosedur, membentuk misi dan nilai-nilai guna mencapai tujuan yang diinginkan. 

        Model tradisional memandang akuntabilitas dipandang penting sebagai proses retrospektif guna menilai tindakan-tindakan yang telah dibuat (Behn, 2001). Kelompok pandangan baru menyatakan bahwa organisasi harus memperhitungkan kinerja mereka terkait pula dengan kepentingan stakeholder-stakeholder yang memiliki kewenangan formal. Pandangan ini menegaskan partisipasi masyarakat dan individu dalam keputusan yang akan ikut mempengaruhi kehidupan mereka pula.

     Tindakan organisasi yang transparan dengan terbuka terhadap partisipasi masyarakat tentu akan meningkatkan efisiensi organisasi itu sendiri. Selain itu, IGO dituntut pula untuk berperan dan beroperasi di seluruh wilayah nasional dan lokal melalui mekanisme global yang ada. Untuk itu penting juga melibatkan dan ikut menggerakkan para stakeholder yang dapat mempengaruhi kebijakan organisasi.

       

        Pertanggungjawaban IGO dibangun diatas akuntabilitas organisasi yang mulai terancam oleh beberapa alasan seperti negara miskin yang tidak memiliki kapasitas dan negara-negara tidak dapat terlibat secara efektif dengan organisasi. 

    Selain itu diperlukan pula evaluasi secara berkala terkait dengan kinerja organisasi internasional. Evaluasi yang berkelanjutan dimaksudkan untuk membantu pengambilan keputusan pada masa depan serta menjelaskan misi dan tujuan mereka. 

     Tak hanya memberikan evaluasi terhadap organisasi, namun juga perlu ada ruang bagi pengaduan dan penanganan akan beragam keluhan atau pengaduan yang ada. Dengan demikian dapat menjadi sebuah masukan berarti bagi organisasi untuk dapat terus berbenah menjadi lebih baik. 

    Ada dua bagian penting dimana IGO dapat meningkatkan akuntabilitas mereka yakni perlindungan terhadap whistle blower dan membangun manajemen yang baik guna mengatur kinerja organisasi sehingga dapat bertanggungjawab dengan baik.

Sumber :