Mengkaji Kepentingan Amerika Serikat Dalam Invasi ke Irak Tahun 2003

        Konsep kepentingan nasional adalah dasar awal bagi suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain dalam hubungan internasional. Kepentingan nasional juga menjadi landasan dasar penjelasan perilaku politik luar negeri suatu negara dalam kancah politik internasional. Sering konsep kepentingan nasional ditautkan dengan tujuan-tujuan umum yang hendak dicapai oleh suatu negara dalam hubungan internasional sehingga dapat memberikan hasil yang positif bagi perkembangan negara tersebut.

      Secara sederhana, kepentingan nasional dapat dipahami sebagai suatu muatan yang sangat umum dan merupakan suatu tujuan yang terus-menerus untuk diperoleh oleh suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain dalam dinamika politik global. Sedangkan konsep kepentngan nasional yang tidak jauh berbeda juga diutarakan oleh Jack. C Plano dan Roy Olton dalam buku The International Relations Dictionary dipahami sebagai tujuan-tujuan fundamental dan determinan utama yang menjadi pedoman para pengambil keputusan (decision makers) suatu negara dalam menentukan politik luar negeri. Para penganut paham realis menyamakan kepentingan nasional sebagai suatu upaya negara untuk mengejar power dimana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol atas negara lainnya. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat dilakukan melalui teknik paksaan (koersif), atau kerjasama (cooperation). Karena itu pula, sering kekuasaan nasional dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk tetap bertahan hidup (survival life) dalam politik internasional.

        Kepentingan nasional setiap negara bersifat normatif, menggambarkan eksistensi negara tersebut dalam dunia internasional serta memiliki aspek orientasi masa depan (future-oriented). Semua yang dilakukan negara dalam batasan kebijakan luar negerinya sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasionalnya merupakan keinginan negara dalam mewujudkan keamanan, kesejahteraan dan prestise atau harga diri bagi negaranya sendiri. Kepentingan nasional juga mengaju pada tindak tanduk negara dalam memenuhi kebutuhan material dan non-materialnya. 

       Ada beberapa elemen penting yang membangun konsep kepentingan nasional itu sendiri, yang meliputi pertahanan diri (self preservation), kemandirian (independence), integritas teritorial (territorial integrity), keamanan militer (military security) dan kemakmuran ekonomi (economic well-being). Kelima elemen tersebut sangat berperan penting dalam rumusan kebijakan luar negeri suatu negara sebagai upaya dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Selain itu pula, kepentingan nasional terkait erat dengan muatan nilai-nilai sosial suatu negara yang meliputi kebutuhan (need), kepentingan (interest) dan aspirasi (wants). Jadi, kepentingan nasional suatu negara harus benar-benar mewakili tiga nilai tersebut sehingga dapat tercapai kesejahteraan bersama. Pada sisi lain, kepentingan nasional juga bukan menggambarkan kepentingan dari suatu kelompok masyarakat saja, tetapi harus merupakan campuran dari kepentingan individu, kepentingan lapisan masyarakat, kepentingan kelompok sosial yang dominan dan kepentingan pemerintah atau dalam hal ini adalah negara. Namun dalam beberapa hal, bila terjadi kontradiksi pendapat antara berbagai kelompok dalam masyarakat terkait arah kepentingan nasional maka pemerintah berkewajiban membuat suatu kompromi. 

       Pada umumnya, aktualisasi kepentingan nasional suatu negara itu sangat tergantung dari pemimpin politiknya saat itu. Artinya bahwa ke mana arah kebijakan politik luar negerinya guna mencapai kepentingan nasional negara tersebut, sering didominasi oleh keputusan yang diambil oleh sang pemimpin negaranya. Dengan kata lain peran decision maker (pengambil keputusan) dalam pengambilan keputusan sangat menentukan sejauh mana tercapainya kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Di sini perlu kebijakan dan jeli dalam merumuskan arah politik luar negeri yang harus disesuaikan juga dengan dinamika politik global sehingga selalu bisa memiliki peluang untuk bisa menggapai kepentingan nasionalnya.

       Terkait kepentingan nasional, invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 adalah salah satu contoh riil dari penggunaan kekuatan militer (military power) dan kewenangan sebagai anggota Dewan Keamanan Tetap PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam mencapai kepentingan nasioanl negaranya. Kala itu Amerika Serikat berdalih bawah rezim Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal yang dapat mengancam perdamaian dunia, untuk itu sebagai polisi dunia, Amerika Serikat harus bertindak cepat dalam mengatasi penyalahgunaan senjata pemusnah massal tersebut. Invasi militer yang diberi kode “Operasi Pembebasan Irak” ini secara resmi dimulai pada tanggal 19 Maret 2003. Selain ingin mengatasi senjata massal yang sedang dibangun oleh Irak, Amerika Serikat juga beralasan bahwa invasi ke Irak adalah juga untuk meruntuhkan rezim Saddam Hussein yang selama ini dipandang Amerika Serikat telah mendukung gerakan-gerakan terorisme internasional serta ingin memerdekakan rakyat Irak dari belenggu seorang diktator seperti Saddam Hussein, presiden mereka (masyarakat Iran).

       Kendati berdalih demi tujuan mulia menciptakan perdamaian dunia namun bukan berarti invasi ke Irak tanpa diboncengi oleh kepentingan nasional negara adidaya tersebut. Beberapa pihak mengklaim bahwa invasi Amerika Serikat ke Irak sangat sarat motif politik dan juga dendam pribadi sang Presiden George W. Bush, Jr pada Saddam Hussein yang juga adalah musuh bagi ayah Presiden Bush sendiri yakni George Bush, Sr. Bahkan disinyalir bahwa ada motif kepentingan ekonomi dibalik invasi Amerika Serikat ke Irak. Motif kepentingan ekonomi inilah yang menjadi alasan kuat mengapa kemudian Amerika Serikat dengan ceroboh melakukan invasi ke Irak. 

Terkait invasi tersebut, jelas Amerika Serikat mendapatkan banyak keuntungan besar sebagai berikut :

1. Kekayaaan minyak bumi yang dimiliki oleh Irak merupakan cadangan minyak kedua terbesar di dunia setelah Arab Saudi.

2. Cita-cita Amerika Serikat untuk menciptakan tatanan dunia baru yang “lebih aman” dengan tujuan kebebasan ekonomi dan politik. Hal ini merupakan strategi geopolitik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Bagi Amerika Serikat, Irak merupakan ancaman potensial bagi kepentingannya dan sekutunya, Israel, di kawasan ini. Selain itu pula, keberadaan Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah memberi ancaman bagi negara-negara di kawasan tersebut sekaligus menjadi lambang prestisius bagi dominasi Amerika Serikat sebagai polisi dunia.

3. Selain itu, keuntungan besar juga akan diperoleh dari proyek rekonstruksi pascaperang yang menguntungkan Amerika Serikat. Kehancuran infrastruktur akibat perang akan melahirkan proyek-proyek rekonstruksi dengan dana yang besar. Sebagai aktor utama invasi, Amerika Serikat akan mengambil proyek-proyek tersebut untuk meraup keuntungan besar pascaperang.

4. Memberikan kekuatan posisi Amerika Serikat di Timur Tengah sehingga kebijakan politik luar negeri negara-negara di kawasan Timur Tengah akan ikut dipengaruhi oleh manuver Amerika Serikat di Timur Tengah.

      Jelas di sini kemudian kepentingan nasional Amerika Serikat dapa tercapai. Salah satu indikator dari kepentingan nasional yang dipakai Amerika Serikat berdasarkan contoh kasus di atas adalah berlandaskan pada kemakmuran ekonomi (economc well-being) yang mana kepentingan nasional diarahkan untuk memperoleh cadangan devisa, misalnya cadangan devisa yang berasal dari cadangan kekayaan sumber daya alam. Semua kepentingan nasional tersebut dimaksdkan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat Amerika Serikat.

        Selain faktor ekonomi, invasi Amerika Serikat ke Irak dapat dikaji melalui pendekatan elemen keamanan militer (military security) dalam konsep kepentingan nasional. Menyadari bahwa Irak sedang membangun kekuatan militernya dengan menciptakan senjata pemusnah massal, jelas ini menjadi ancaman bagi eksistensi Amerika Serikat yang selama ini disegani dunia sebagai negara adidaya pasca kemenangan negara Paman Sam tersebut pada Perang Dingin dengan Uni Soviet yang kini telah menjadi Rusia. Amerika Serikat berpandangan bahwa Irak yang kini sedang dibawah kekusaan Saddam Hussein yang anti Barat adalah sebuah ancaman serius. Untuk itu sebelum berkembang menjadi lebih besar dan mengancam kehidupan negara Amerika Serikat dan dunia, Amerika Serikat lalu secara sepihak melakukan invasi ke Irak. Kendati dipandang tindakan ceroboh oleh banyak negara dan sudah berusaha dicegah, namun keinginan Amerika Serikat memang tidak dapa dicegah lagi karena ini menyangkut keamanan militer negaranya juga.

        Pendekatan integritas teritorial juga dapat menjadi acuan analisa mengapa Amerika Serikat melakukan invasi ke Irak. Jelas ini dilatarbelakangi oleh keinginan Amerika Serikat untuk membangun kekuatan dan pengaruh di kawasan Timur Tengah sehingga dapat dengan mdauh mengontrol kebijakan politik pada kawasan tersebut. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga ingin menegaskan hegeminanya sebagai negara adikuasa yang memiliki kekuatan ekonomi dan militer sehingga bisa menjadi ancaman bagi negara manapun yang tidak sejalam dengan konsep kepentingan nasional Amerika Serikat.

        Kendati kebijakan untuk melakukan invasi ke Irak bukan merupakan representasi keinginan seluruh masyarakat Amerika Serikat yang dikenal sangat kental dengan kehidupan demokrasi yang liberal, namun merupakan kepentingan segelintir elit yang ingin menguasai ladang minyak di negeri tersebut. Jelas di sini juga ada kepentingan ekonomi yang berbalut politik. Untuk itu, sejatinya instrumen militer dapat menjadi acuan bagaimana memperoleh kepentingan nasional negaranya yang bersangkutan.

                                                                   ***

*Dari berbagai sumber

img src = here